Example floating
Example floating
Hukum dan Kriminal

Sidang Praperadilan Kasus TPPU Panji Gumilang, Pengacara Pertanyakan Surat Bukti Kepolisian

Redaksi
×

Sidang Praperadilan Kasus TPPU Panji Gumilang, Pengacara Pertanyakan Surat Bukti Kepolisian

Sebarkan artikel ini

Jakarta – Sidang praperadilan yang diajukan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Abdussalam Panji Gumilang terkait penetapannya sebagai tersangka di kasus TPPU kembali digelar di PN Jakarta Selatan, Senin 6 Mei 2024.

Panji memohon kepada Hakim untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.

Adapun agenda persidangan yang dipimpin Hakim tunggal, Estiono pengajuan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak.

Kuasa Hukum Panji Gumilang, Alvin Lim mempertanyakan ketidakberanian pihak Bareskrim menunjukkan bukti surat P 19 yang diajukan ke kejaksaan.

“Seperti yang kita duga Kepolisian tidak berani memberikan bukti p 19 yang seharusnya sudah diberikan ke kejaksaan,”kata Alvin.

Mereka kepolisian menyembunyikan alat bukti tersebut padahal, kata Alvin harusnya ditunjukkan dan dibuka di persidangan.

“Seharusnya kalau kepolisian benar kenapa mereka takut mengeluarkan P 19 yang seharusnya diberikan kepada pengadilan,” lanjut Alvin.

Sisi lain, Alvin menilai penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang dengan pasal penggelapan adalah lemah dan tidak tepat karena tidak berdasarkan alat bukti yang sah.

“(Saksi kepolisian) tidak ada yang mengetahui pasti kejadian perkara dan bukan keterangan saksi berdasarkan pasal 184 KUHAP,” katanya.

“Penetapan tersangka Panji Gumilang itu dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang sah,” dia menegaskan.

Soal pasal pencucian uang yang dituduhkan kepada kliennya, Alvin menampik dengan dalih apa yang dilakukan Panji saat mengajukan pinjaman kredit untuk kemajuan Ponpes Al Zaytun.

“Apa yang dilakukan Syaykh, ada perusahaan lain supaya bisa dapat kredit, tetapi uang itu dipergunakan untuk keperluan yayasan, jadi itu bukan pencucian uang tapi bagaimana memudahkan yayasan dan pesantren ini bisa maju,” dalihnya.

Seharusnya, kata dia sebelum Panji ditetapkan jadi tersangka TPPU, masalah yayasan dibawa ke pengadilan untuk diputuskan apakah sebuah pelanggaran hukum atau hanya kesalahan administrasi.*

*

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *