Example floating
Example floating
DaerahTulang Bawang Barat

Statemen Ketua KPU Tubaba Diduga Hoax: Kinerja KPU Diragukan

Redaksi
×

Statemen Ketua KPU Tubaba Diduga Hoax: Kinerja KPU Diragukan

Sebarkan artikel ini

PANARAGAN – Pernyataan yang disampaikan ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung Yudi Agusman diduga Hoax termasuk kinerja patut dipertanyakan. Hal tersebut berdasarkan penelusuran yang kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kabupaten Lampung Utara, yang membantah pernyataan Ketua komisi pemilihan Umum (KPU), Tubaba terkait proses pengajuan Pencairan anggaran Upah pekerja pelipat surat suara Tahun 2024.

“Sampai saat ini pihak KPU Tubaba belum mengajukan proses pencarian ke pihak KPPN,”kata salah satu pegawai kppn saat ditemui di kantor Tempatnya bekerja,(22/01/2024).

Bahkan ia juga menambahkan, Jika memang benar pihak KPU tubaba sudah melakukan proses pengajuan. maka tidak perlu waktu lama pencairannya.

“Itu sifatnya tidak butuh waktu lama untuk pencairan dari kita bang, Jika memang sudah diajukan, karena mekanismenya baik secara pengajuan per item maupun secara gelondongan itu tidak lama pasti dicairkan,” cetusnya.

Sementara diberitakan sebelumnya, Yudi Agusman ketua KPU tubaba mengatakan, pihaknya butuh proses dalam melakukan pencairan untuk upah para pekerja pelipat surat suara tersebut. Bahkan pihaknya sudah menghitung besaran anggaran yang akan dibayarkan kepada pekerja itu sendiri.

“Sudah kita hitung besaran anggaran yang akan kita bayarkan kepada seluruh pekerja tersebut globalnya yaitu sekitar Rp 370 juta lebih,” Kata ketua KPUD saat dihubungi melalui telepon seluler nya, senin (22/1).

Dengan anggaran sebesar itu kata Yudi pilihannya butuh proses melakukan pengajuannya, ke KKPN kabupaten Lampung Utara. Karena dana persediaan yang ada saat ini tidak mencukupi besarannya tersebut.

“Ya untuk dana persediaan yang kita punya, hanya Rp 50.000.000 juta itu tidak cukup untuk membayar pekerja pelipat kertas surat suara tersebut. Maka dari itu kita ajukan kembali ke KKPN Lampung Utara,”Kata dia.

Terkait adanya pemotongan 5% itu lanjut dia, pihaknya memastikan tidak ada. Bahkan tidak dikenakan pajak itu berdasarkan penghitung bersama KPU Provinsi.

“Saya pastikan tidak ada pemotongan 5℅ tersebut kalaupun ada itu yang melakukannya adalah oknum di luar dari kita, ” Ujarnya.

Dia menjelaskan, terkait besaran upah yang diterima pekerja tersebut, sudah sesuai aturan secara nasional, bahwa pekerja akan dihitung per-lembar surat suara yaitu, untuk DPD, DPR RI ,DPRD kabupaten ,DPRD provinsi itu Rp. 350 untuk presiden itu Rp.260 rupiah sesuai dengan dengan ketentuan juknis tata kelola logistik.

“Untuk harga itu sudah standar KBRI bahkan, itu sudah standar nasional yang kita berikan, “Pungkasnya. (TONI)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *