Example floating
Example floating
Bekasi

DPC AWPI Siap Gugat DBMSDA Kota Bekasi Di Komisi Informasi Jawa Barat

Redaksi
×

DPC AWPI Siap Gugat DBMSDA Kota Bekasi Di Komisi Informasi Jawa Barat

Sebarkan artikel ini

BEKASI -(Independen Pos) – Hak atas informasi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang lahir sebagai implementasi jaminan hak konstitusional masyarakat, terhadap akses informasi sebagai mana tertuang dalam UUD 1945.

Pada hari senin, 11 September 2023 pukul 11.00 WIB, telah dicatat dalam buku Registrasi AKTA REGISTRASI SENGKETA Nomor 1820/REG-PSI/IX/2023 perihal penyelesaian sengketa Informasi Publik Surat No.225/K-A13/PSI/KI-JBR/IX/2023.

Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Kota Bekasi, terhadap Pemerintah Kota Bekasi, Unit kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk selanjutnya disebut Termohon.

Ketua AWPI DPC Kota Bekasi, Jerry, menyampaikan ketidakpuasannya saat jumpa pers, terhadap surat jawaban DBMSDA yang di tandatangani oleh Muhammad Solikhin, dengan Nomor 610/964/DBMSDA, di Kantor Sekretariat, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Rabu (13/9/2023).

“Prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam UU KIP, diharapkan dapat membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), agar berujung pada penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Jerry.

Ia mengatakan, keterbukaan informasi pada badan publik (Pemerintah dan Non Pemerintah), harus berbanding lurus dengan terciptanya good governance, untuk membawa Indonesia, khususnya Kota Bekasi, pada pembangunan yang efektif, efesien, dan tepat sasaran.

“Era reformasi, mengubah paradigma sistem tata kelola pemerintah yang tertutup menjadi terbuka. Berdasarkan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Pemerintah dituntut untuk terbuka dan transparan dalam menyelenggarakan urusan negara, dan Kami atas nama Badan Hukum AWPI dan/atau Tim Siap Melakukan Gugatan Sengketa Informasi Publik Ke KI-JABAR” pungkasnya.

Hal senada yang disampaikan.oleh Penasehat.DPC.AWPI. Kota Bekasi. Rhagil Asmara Satyanegoro mengatakan, bahwa Tranparansi mulai menjadi kata kunci dalam Praktik berdemokrasi di Indonesia, dan Khususnya di Kota Bekasi. Penerapan keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara, mulai dari perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, pelayanan publik hingga penyelenggaraan pemilihan umum sebagai contoh dari transparansi akan memberikan kontribusi bagi konsolidasi demokrasi; dari “demokrasi prosedural” menuju “demokrasi subtansial,”.

“Dengan adanya transparansi, maka check and balance dalam proses penyelenggaraan Negara tentu lebih mudah dilakukan, maka dalam konteks ini, hadirnya Undang-undang.Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU. KIP) menjadi bagian penting dalam transparansi yang bermuara pada akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (good government) di Kota Bekasi,” tegas Rhagil.

Ditempat terpisah mewakili PPID Kota Bekasi, Agung saat dikonfirmasi melalui sambungan whatsapp, Kamis, (14/9) Dia mengatakan sudah mengetahui kemarin dari teman-teman AWPI, sampai saat ini kita belum ada koordinasi dengan DBMSDA.

“Memang kita sudah mengetahui baru kemarin sore Akta registrasi di Komisi Informasi Jawa Barat, itu sebenarnya hak pemohon kalau memang mau mengajukan gugatan silakan, tapi kalau dari DBMSDA mau menanggapinya, silakan direspon,” tuturnya. (Irwan/Rha)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *