Example floating
Example floating
Bekasi

Sidang Lanjutan DPC AWPI VS Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Majelis Komisioner Apresiasi Keseriusan Pemohon

Redaksi
×

Sidang Lanjutan DPC AWPI VS Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Majelis Komisioner Apresiasi Keseriusan Pemohon

Sebarkan artikel ini
Sidang lanjutan DPC.AWPI vs Pemkot Bekasi.(31/8/2023)

Bandung (Independen Pos) -Sidang lanjutan sengketa informasi publik oleh pemohon Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi dan termohon Pemkot Bekasi Unit Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi kembali berlangsung di Ruang Sidang Komisi Informasi Jawa Barat Jl Turangga, Nomor 25 Kota Bandung Kamis, (31/08/23).

Walaupun dihebohkan adanya insiden robohnya pagar pengunjung sidang, yang sedikit menggangu jalan sidang serta membuat kaget para Majelis Komisioner dan pengunjung sidang, namun sidang tetap berjalan dengan lancar.

Agenda sidang hari ini (Kamis -red ) ialah menunjukkan bukti-bukti fakta dalam persidangan dan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Komisi Informasi yaitu Dr. Anne Friday Safaria yang merupakan mantan Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat.

Sementara Majelis Komisioner dipimpin oleh Ijang Faisal sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh Dedi Darmawan (anggota) dan Dadan Saputra (anggota) .

Saksi ahli Anne dalam keterangannya mengatakan, laporan Penggunaan Anggaran Badan Publik merupakan informasi terbuka untuk publik dan informasi apa yang dimohon harus jelas dulu konten yang disengketakan, apakah sudah ada uji konsekuensi dan informasi yang diminta dan apakah informasi yang dikecualikan dan/atau terbuka sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada sidang sebelumnya termohon mengajukan saksi ahli dari Inspektorat Daerah Jawa Barat, dan sementara pemohon gagal menghadirkan saksi ahli, disebabkan saksi ahli yang akan diajukan tersebut sedang sakit.
Kuasa Termohon dari PPID Pembantu Inspektorat, Abdul.Jabar dalam keterangannya menyatakan, tidak keberatan memberikan informasi kepada pemohon asal tidak melanggar Peraturan Pemerintah.Nomor. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Sebab informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan dan masih berupa resume sehingga masih bersifat rahasia dan belum bisa dipublikasikan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPC AWPI Kota Bekasi, Jerry selaku pemohon menyatakan dalam persidangan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Langsung Tunai (BLT) TPST Bantar gebang Tahun Anggaran 2020-2021 merupakan informasi yang dapat diakses untuk publik, dan permohonan ini sebenarnya bertujuan sebagai bahan kajian, sebab ada beberapa informasi dan data tentang LHP tersebut yang harus dikroscek dengan data lainnya.

Disisi lain, Kuasa Hukum AWPI, Dr. Anton Minardi . SH., didampingi oleh Lahmuddin. S.Pd., SH. menyatakan, bahwa secara hirarkis, Undang-undang lebih tinggi derajatnya daripada PP sesuai dengan Undang-undang. Nomor. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan juga didapati fakta bahwa di website Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengawasan Inspektorat telah ditayangkan mulai dari Hasil Pengawasan Inspektorat berupa Ikhtisar, kinerja maupun pelanggaran, seperti yang telah bisa diakses atau dilihat publik, diantaranya Inspektorat yang didapati menayangkannya adalah Inspektorat Purwakarta, Palangkaraya, dan Yogyakarta.

“Hal ini jelas menunjukkan bahwa Laporan Hasil Pengawasan merupakan Informasi Publik dan bukan Informasi yang Dikecualikan,” jelasnya.

“Sebab Peraturan Pemerintah. Nomor .12 tahun 2017 tidak berdiri sendiri tapi tentunya merujuk pada Undang-undang dan Peraturan lainnya yang telah ada terlebih dahulu termasuk Undang-undang. Nomor.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan turunannya,” tegas Anton saat menyampaikan tanggapan dalam persidangan.

“Oleh Sebab itu, pihak termohon mesti membuka informasi tersebut untuk kepentingan publik,” ujar Anton.
Anton juga menambahkan, bahwa informasi yang dimohonkan ini, dimaksudkan untuk investigative reporting dan mengingat pemohon adalah badan hukum sebagai wadah Wartawan yang selalu mengedepankan untuk kepentingan umum dari pada kepentingan pribadinya,” ungkapnya dengan tegas.
Ketua Majelis Komisioner memberikan apresiasi atas keseriusan Pemohon dalam menyampaikan alat-alat bukti.

Untuk agenda berikutnya Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan pada sidang selanjutnya.
Seusai sidang Kuasa PPID Pembantu. Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Abdul.Jabar. Saat ingin dikonfirmasi oleh para awak media.Mengatakan, nggak usahlah, nanti sama pimpinan saja,” ucapnya. (Rhagil/LA)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *